JAKARTA - Tahun anggaran 2026 menjadi titik penting dalam perubahan kebijakan bantuan sosial nasional. Pemerintah resmi menerapkan kriteria yang lebih ketat agar penyaluran bantuan benar-benar menyentuh kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.
Kebijakan ini menandai pergeseran pendekatan penyaluran bansos dari sekadar kuantitas menuju ketepatan sasaran. Pemerintah menjadikan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN sebagai rujukan utama dalam menentukan penerima bantuan.
Dengan penggunaan DTSEN, pemerintah berharap tidak ada lagi tumpang tindih data penerima. Bantuan sosial difokuskan kepada masyarakat yang berada di kelompok desil terbawah.
Pengetatan kriteria ini juga menjadi respons atas evaluasi penyaluran bansos pada tahun-tahun sebelumnya. Pemerintah menilai perlu ada sistem yang lebih akurat dan terintegrasi.
DTSEN Jadi Fondasi Utama Penyaluran Bansos
Penggunaan DTSEN dalam penyaluran bantuan sosial 2026 bukanlah kebijakan yang muncul secara mendadak. Arah kebijakan ini sudah mulai terlihat sejak pertengahan tahun sebelumnya.
Sepanjang tahun 2025, proses pemutakhiran data dilakukan secara intensif oleh Kementerian Sosial bersama Badan Pusat Statistik. Langkah tersebut bertujuan memastikan basis data yang digunakan benar-benar mencerminkan kondisi sosial ekonomi masyarakat.
Pemutakhiran data tersebut juga sudah mulai digunakan dalam penyaluran bantuan sosial tahun 2025. Salah satunya adalah untuk penyaluran bansos pada triwulan kedua.
“Pertama, menyangkut soal pemutakhiran data, kaitannya dengan DTSEN. Tentu keperluannya adalah untuk penyaluran triwulan kedua, penyaluran bansos triwulan kedua tahun 2025,” ujar Menteri Sosial Saifullah Yusuf pada Jumat, 9 Mei 2025.
Melalui DTSEN, pemerintah mengklasifikasikan masyarakat berdasarkan tingkat kesejahteraan. Klasifikasi tersebut dibagi ke dalam beberapa desil ekonomi.
Fokus utama penyaluran bantuan sosial 2026 diarahkan kepada rumah tangga yang masuk kategori desil 1 hingga desil 5. Kelompok ini dinilai paling rentan dan membutuhkan dukungan negara.
Pendekatan berbasis desil ini diharapkan dapat mengurangi potensi salah sasaran. Pemerintah ingin memastikan bantuan tidak diterima oleh kelompok yang secara ekonomi sudah cukup mampu.
Rincian Bantuan Sosial yang Diproyeksikan Cair 2026
Pada tahun 2026, pemerintah memproyeksikan tetap menyalurkan sejumlah bantuan sosial utama. Fokus bantuan masih diarahkan pada program-program yang telah berjalan sebelumnya.
Program Keluarga Harapan atau PKH tetap menjadi bantuan pokok dalam skema bansos nasional. Program ini menyasar kebutuhan dasar di bidang kesehatan dan pendidikan.
Untuk kategori kesehatan, bantuan diberikan kepada ibu hamil dan anak usia dini. Besaran bantuan mencapai Rp3 juta per tahun atau Rp750.000 per tahap.
Sementara itu, bantuan untuk lansia berusia di atas 60 tahun dan penyandang disabilitas berat ditetapkan sebesar Rp2,4 juta per tahun. Kelompok ini dianggap membutuhkan perlindungan sosial yang lebih kuat.
PKH juga mencakup alokasi khusus bagi korban pelanggaran HAM berat. Pemerintah menetapkan bantuan sebesar Rp10,8 juta per tahun untuk kategori tersebut.
Dalam bidang pendidikan, bantuan PKH diberikan dengan besaran yang bervariasi. Untuk siswa SD diberikan Rp900.000 per tahun, SMP Rp1,5 juta, dan SMA Rp2 juta per tahun.
Selain PKH, Bantuan Pangan Non Tunai atau BPNT tetap dilanjutkan pada 2026. Program ini menjadi salah satu bantuan rutin bagi keluarga penerima manfaat.
Melalui BPNT, penerima akan mendapatkan saldo elektronik sebesar Rp200.000 per tahap. Saldo tersebut disalurkan melalui rekening bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara.
Dana BPNT dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan pokok. Penerima juga memiliki opsi untuk menarik dana secara tunai melalui jaringan ATM.
Program Indonesia Pintar atau PIP juga tetap tersedia pada 2026. Program ini bertujuan menekan angka putus sekolah dari keluarga prasejahtera.
Besaran bantuan PIP disesuaikan dengan jenjang pendidikan. Untuk siswa SD maksimal Rp450.000 per tahun, SMP Rp750.000, dan SMA atau SMK Rp1,8 juta per tahun.
Pengetatan Kriteria dan Imbauan Verifikasi Data
Dengan diterapkannya DTSEN, kriteria penerima bantuan sosial menjadi lebih ketat. Pemerintah menegaskan bahwa tidak semua masyarakat otomatis menerima bantuan.
Masyarakat diimbau untuk memahami bahwa penyaluran bansos kini sepenuhnya berbasis data. Keakuratan data menjadi faktor penentu utama.
Pemerintah mendorong masyarakat untuk melakukan verifikasi status penerima secara mandiri. Langkah ini penting untuk memastikan data yang tercatat sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Proses pengecekan status penerima bantuan dapat dilakukan menggunakan Kartu Tanda Penduduk. Pengecekan dilakukan melalui laman resmi Kementerian Sosial.
Untuk melakukan pengecekan, masyarakat diminta mengakses laman cekbansos.kemensos.go.id. Selanjutnya, pemohon harus mengisi data domisili sesuai KTP.
Data yang perlu diisi meliputi provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan, serta desa atau kelurahan. Setelah itu, nama lengkap sesuai e-KTP dimasukkan tanpa singkatan.
Tahap berikutnya adalah memasukkan kode captcha yang muncul di layar. Kode ini berfungsi sebagai verifikasi keamanan sistem.
Setelah seluruh data diisi, pemohon dapat menekan tombol “Cari Data”. Sistem akan melakukan pencocokan secara otomatis dengan basis data DTSEN.
Jika terdaftar sebagai penerima, layar akan menampilkan tabel berisi identitas dan jenis bantuan. Status bantuan akan ditandai dengan keterangan “YA”.
Informasi yang ditampilkan mencakup nama, usia, serta jenis bantuan yang diterima. Jenis bantuan dapat berupa PKH, BPNT, atau bantuan lain yang terdaftar.
Sebaliknya, jika muncul keterangan “Tidak Terdapat Peserta/PM”, maka data tersebut belum tercatat sebagai penerima manfaat. Kondisi ini menunjukkan bahwa nama tersebut tidak masuk dalam basis data tahun berjalan.
Fokus Pemerintah dan Arah Kebijakan 2026
Hingga saat ini, pemerintah belum mengumumkan adanya tambahan bantuan sosial baru. Program seperti Bantuan Subsidi Upah belum masuk dalam skema penyaluran 2026.
Dengan demikian, fokus penyaluran bantuan sosial tetap berada pada tiga program utama. Pemerintah memilih memperkuat efektivitas program yang sudah berjalan.
Pendekatan ini dinilai lebih realistis dalam menjaga keberlanjutan fiskal. Pemerintah ingin memastikan bantuan yang ada benar-benar tepat sasaran.
Pengetatan kriteria bansos 2026 mencerminkan perubahan strategi perlindungan sosial nasional. Akurasi data menjadi landasan utama kebijakan.
Melalui DTSEN, pemerintah berharap dapat membangun sistem bansos yang lebih adil dan transparan. Penyaluran bantuan tidak lagi hanya bergantung pada usulan manual.
Kebijakan ini juga menuntut peran aktif masyarakat dalam memastikan data kependudukan tetap valid. Partisipasi publik menjadi bagian penting dari keberhasilan sistem.
Dengan skema baru ini, pemerintah berharap dampak bantuan sosial dapat lebih terasa. Bansos diharapkan benar-benar membantu masyarakat yang berada di kondisi paling rentan.
Penerapan kriteria ketat ini menjadi sinyal bahwa pemerintah serius melakukan pembenahan. Bantuan sosial tidak hanya sekadar dibagikan, tetapi diarahkan untuk mengurangi kesenjangan.
Ke depan, evaluasi terhadap pelaksanaan bansos akan terus dilakukan. Pemerintah menargetkan sistem yang adaptif dan responsif terhadap kondisi sosial ekonomi.
Dengan demikian, bansos 2026 menjadi babak baru dalam kebijakan perlindungan sosial nasional. Fokus utama tetap pada keadilan, ketepatan sasaran, dan keberlanjutan program.