JAKARTA - Program Sekolah Rakyat (SR) yang dirancang untuk memperkuat akses pendidikan bagi masyarakat rentan berhasil menyerap anggaran sebesar Rp6,6 triliun pada tahun anggaran 2025, menurut laporan dari Kementerian Keuangan.
Capaian ini mencerminkan 85% dari total pagu anggaran yang dialokasikan sebesar Rp8,2 triliun.
Realisasi tersebut menunjukkan komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan bagi kelompok masyarakat kurang mampu, sekaligus memberikan kesempatan yang lebih besar bagi anak-anak dari keluarga miskin untuk mendapatkan pendidikan yang layak.
Wakil Menteri Keuangan, Thomas Djiwandono, menjelaskan bahwa meskipun penyerapan anggaran ini telah mencapai target yang cukup signifikan, terdapat banyak tantangan yang harus terus dihadapi dalam memastikan bahwa bantuan pendidikan sampai kepada mereka yang membutuhkan.
Program SR ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera melalui pendidikan yang merata dan berkualitas.
Anggaran Terbesar Digunakan untuk Infrastruktur Pendidikan
Sebagian besar dari anggaran yang dialokasikan untuk program Sekolah Rakyat pada tahun 2025 digunakan untuk sektor infrastruktur pendidikan.
Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyerap sekitar Rp5,4 triliun untuk melakukan renovasi dan pembangunan berbagai fasilitas pendidikan yang tersebar di seluruh Indonesia.
Upaya ini tidak hanya untuk membangun sekolah baru, tetapi juga untuk memperbaiki kondisi bangunan yang ada agar lebih layak bagi para siswa.
“Pembangunan infrastruktur pendidikan ini akan menjadi langkah awal yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas pembelajaran, karena sekolah yang layak dan nyaman merupakan salah satu faktor penunjang keberhasilan pendidikan,” ungkap Thomas Djiwandono.
Dia menambahkan bahwa Kementerian Pekerjaan Umum telah berhasil merampungkan banyak proyek renovasi di berbagai sentra pendidikan yang selama ini terabaikan, sehingga siswa dapat belajar dengan lebih baik di lingkungan yang lebih baik pula.
Selain itu, sisanya, yaitu Rp1,1 triliun, dialokasikan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) untuk penyelenggaraan operasional pendidikan di 166 unit Sekolah Rakyat yang tersebar di berbagai daerah, mulai dari tingkat Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA).
Kehadiran Sekolah Rakyat ini sangat penting karena memberikan kesempatan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk dapat melanjutkan pendidikan mereka tanpa harus terbebani oleh biaya pendidikan yang tinggi.
Targetkan Siswa dari Keluarga Miskin untuk Mengatasi Kemiskinan
Salah satu sasaran utama dari program Sekolah Rakyat adalah memberikan akses pendidikan kepada 15.895 siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu, terutama yang berada pada desil 1 dan desil 2 menurut kategori kemiskinan.
Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, di mana pendidikan menjadi salah satu cara efektif untuk membuka peluang kehidupan yang lebih baik.
“Dengan memberikan pendidikan yang lebih baik kepada anak-anak dari keluarga miskin, kita memberikan mereka kesempatan untuk keluar dari lingkaran kemiskinan. Program ini diharapkan tidak hanya memberikan akses pendidikan, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup mereka di masa depan,” ujar Thomas Djiwandono.
Program SR ini diharapkan dapat mengurangi ketimpangan pendidikan di Indonesia, terutama di daerah-daerah yang selama ini kekurangan fasilitas pendidikan yang memadai.
Guru dan Tenaga Pendidik Jadi Penopang Utama
Operasionalisasi program Sekolah Rakyat juga melibatkan banyak tenaga pendidik. Sebanyak 6.849 guru dan tenaga pendidik terlibat langsung dalam mengoperasikan 166 unit Sekolah Rakyat di berbagai daerah. Keberadaan tenaga pendidik yang kompeten sangat vital dalam menjaga kualitas pendidikan yang diterima oleh para siswa.
Oleh karena itu, selain pembangunan fisik sekolah, peningkatan kualitas guru juga menjadi salah satu fokus utama dalam implementasi program ini.
“Pendidik yang berkualitas adalah kunci dari keberhasilan pendidikan. Kami sangat menghargai dedikasi para guru yang telah memberikan yang terbaik untuk mendidik anak-anak di Sekolah Rakyat,” kata Thomas.
Pemerintah memastikan bahwa selain pembangunan infrastruktur, sektor sumber daya manusia, terutama di bidang pendidikan, juga akan terus ditingkatkan.
Rencana Lanjutan: Pembangunan Sekolah Rakyat pada 2026
Melihat capaian yang positif di tahun 2025, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengungkapkan bahwa anggaran untuk pembangunan program Sekolah Rakyat pada 2026 dipersiapkan sebesar Rp20 triliun.
Rencananya, dana tersebut akan digunakan untuk membangun 100 unit Sekolah Rakyat yang masuk dalam proyek multiyears contract (MYC) 2025–2026. Selain itu, sebanyak 100 unit Sekolah Rakyat lainnya akan dilaksanakan pada tahap kedua di 2026-2027.
Direktur Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PU, Bisma Staniarto, menjelaskan bahwa alokasi anggaran ini akan digunakan untuk mendukung pembangunan 200 unit sekolah baru yang akan menyasar daerah-daerah yang membutuhkan fasilitas pendidikan yang lebih baik.
Program ini menjadi bagian penting dalam rencana pemerintah untuk terus memperluas akses pendidikan bagi masyarakat Indonesia, khususnya yang berada di daerah terpencil atau kurang berkembang.
“Dengan adanya anggaran yang cukup besar untuk pembangunan Sekolah Rakyat pada tahun 2026, kami berharap program ini akan terus berkembang dan mampu mencakup lebih banyak anak-anak Indonesia yang membutuhkan pendidikan berkualitas,” ungkap Bisma.
