JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, segera mengambil langkah-langkah strategis setelah Presiden Prabowo Subianto menunjuknya sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana untuk wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Dalam perannya yang baru, Mendagri langsung memetakan berbagai persoalan yang menghalangi pemulihan wilayah Sumatera setelah bencana yang mengguncang kawasan tersebut.
Melalui penugasan ini, Mendagri berfokus pada penanganan bencana yang komprehensif, dengan harapan untuk mengembalikan kondisi daerah terdampak secepat mungkin.
Dalam pemetakan masalah ini, Tito menekankan pentingnya komunikasi dan koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, dan berbagai pihak terkait dalam mempercepat proses pemulihan dan memastikan akses bagi masyarakat yang terdampak.
Fokus Pemulihan Infrastruktur dan Layanan Dasar
Sejak terjadinya bencana, pemerintah pusat bersama dengan pemerintah daerah (Pemda) dan lembaga lainnya telah bergerak cepat untuk menanggulangi dampak langsung, terutama dalam bidang infrastruktur dan layanan dasar.
Dalam rapat koordinasi yang diadakan di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tito Karnavian mengungkapkan bahwa 52 kabupaten/kota di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) telah menunjukkan kemajuan yang menggembirakan, meskipun beberapa daerah masih memerlukan perhatian khusus.
Salah satu pencapaian signifikan adalah berfungsinya kembali roda pemerintahan daerah di banyak kabupaten/kota. Selain itu, proses pemulihan juga mencakup perbaikan konektivitas jalan utama yang menghubungkan daerah-daerah terdampak bencana, pengembalian layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan, serta bergeraknya kembali aktivitas ekonomi masyarakat.
Hal ini menjadi indikator penting bahwa pemulihan di wilayah tersebut telah dimulai dan beberapa area sudah berangsur pulih.
Namun, meskipun sejumlah besar daerah telah memasuki fase pemulihan, masih ada wilayah yang membutuhkan perhatian lebih lanjut. "Penting untuk memastikan bahwa daerah yang masih dalam pemulihan dapat segera mengatasi masalah dan kembali stabil," ujar Mendagri dalam konferensi persnya.
Pemulihan di Daerah yang Masih Terdampak Bencana
Di Provinsi Aceh, misalnya, dari 18 kabupaten/kota yang terdampak, 11 di antaranya sudah menunjukkan perkembangan positif dan telah memasuki fase normalisasi. Sementara itu, tujuh daerah lainnya masih harus mendapatkan perhatian lebih agar bisa segera pulih dari dampak bencana.
Kondisi serupa juga terjadi di Sumatera Utara dan Sumatera Barat, di mana sebagian besar wilayah yang terdampak telah memasuki fase pemulihan. Namun, beberapa wilayah masih dalam proses perbaikan dan membutuhkan dukungan untuk mengatasi tantangan yang ada.
Mendagri menyebut bahwa pemerintah terus memprioritaskan pemulihan infrastruktur dasar, terutama jaringan jalan yang vital untuk konektivitas antar daerah dan kelancaran aktivitas ekonomi.
Pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan dibantu oleh TNI, Polri, serta Pemda, telah bekerja keras dalam memperbaiki jalan-jalan yang rusak akibat bencana. Kendati sebagian besar jalan nasional sudah kembali terhubung, masih ada perbaikan jalan non-nasional yang dikerjakan secara bertahap.
Akselerasi Pendataan dan Penyaluran Bantuan untuk Korban
Salah satu tantangan terbesar dalam proses pemulihan adalah pendataan rumah-rumah yang rusak dan validasi data yang diperlukan untuk memastikan penyaluran bantuan tepat sasaran.
Mendagri mengungkapkan bahwa pemerintah terus berupaya mempercepat proses ini untuk mengurangi jumlah pengungsi yang masih berada di tenda-tenda sementara.
“Pendataan yang cepat dan akurat adalah langkah awal untuk memastikan bantuan bisa segera disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan,” tambahnya.
Dalam hal ini, Mendagri juga mengusulkan penambahan personel TNI, Polri, Aparatur Sipil Negara (ASN), serta mahasiswa sekolah kedinasan yang akan membantu proses pembersihan lingkungan, kantor pemerintahan, dan fasilitas umum lainnya.
Keberadaan tenaga tambahan ini diharapkan dapat mempercepat pemulihan fisik dan sosial di daerah-daerah yang terdampak bencana.
Dua Posko Utama untuk Pengendalian dan Koordinasi Pemulihan Bencana
Untuk memastikan koordinasi yang lebih efektif dan pemantauan yang lebih ketat, Mendagri juga mengusulkan pembentukan dua posko utama pemulihan bencana yang akan berfungsi sebagai pusat koordinasi dan pengendalian.
Posko ini akan didirikan di Jakarta dan Banda Aceh, yang akan menjadi pusat informasi serta titik koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.
“Posko-posko ini akan dibuka 24 jam untuk menampung informasi dari berbagai kementerian, lembaga, dan daerah, agar kita bisa segera menanggapi masalah dan memecahkan persoalan yang ada di lapangan,” ungkap Tito.
Selain itu, posko ini akan menjadi tempat untuk memantau kemajuan pemulihan serta merespons secara cepat setiap kendala yang muncul di daerah-daerah terdampak bencana.
Langkah Ke Depan: Fokus pada Pemulihan Jangka Panjang
Mendagri menegaskan bahwa setelah fase tanggap darurat dan rehabilitasi awal, langkah selanjutnya adalah fokus pada pemulihan jangka panjang, yang mencakup pembangunan kembali fasilitas yang rusak serta penguatan sistem ketahanan bencana di masa depan.
Pemerintah akan terus berkomitmen untuk mempercepat proses pemulihan, dengan melibatkan berbagai pihak terkait, baik dari pemerintah, TNI, Polri, maupun masyarakat.
“Pemulihan bukan hanya tentang membangun kembali infrastruktur yang rusak, tetapi juga tentang mengembalikan kepercayaan masyarakat dan menciptakan kehidupan yang lebih baik setelah bencana,” kata Mendagri.
Ia juga mengingatkan pentingnya gotong royong dan solidaritas semua pihak dalam menghadapi dan mengatasi bencana yang terjadi.
